Mantab ! Jokowi Bisa Dimakzulkan Karena Angkat Kembali Archandra Jadi Menteri ESDM


Partai Demokrat tidak akan mengintervensi keputusan Presiden Joko Widodo untuk kembali menunjuk Arcandra Tahar sebagai menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Meski begitu, Demokrat masih akan mengkaji proses kembalinya status WNI Arcandra.

"Partai Demokrat tak akan intervensi hak prerogatif presiden. Tapi kita lihat nanti, kalau terjadi pelanggaran UU, maka itu berbahaya bagi presiden," tegasnya ketika dihubungi, Jumat (9/9).

Diketahui berdasarkan UU 12/2006 tentang Kewarganegaraan, seorang warga negara yang telah terdaftar sebagai warga negara lain otomatis kehilangan status WNI. Sesuai UU itu pula sesorang yang ingin menjadi WNI harus membuktikan kesetiaannya dengan tinggal selama 5 tahun di Indonesia.

Baca Juga :

Syarief menilai Menteri Yasonna tidak mengindahkan aturan tersebut dengan menerbitkan SK nomor AHU-1 AH.10.01 Tahun 2016 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Arcandra Tahar. Apalagi SK itu dikeluarkan karena alasan Yasonna takut dipenjara 5 tahun jika membiarkan warganya stateless.

Dalam kasus ini, Partai Demokrat akan menelusuri potensi pelanggaran UU Kewarganegaraan yang dilakukan pemerintah dalam mengembalikan status kewarganegaraan Arcandra, apalagi jika kembali menjadikan dia sebagai menteri. Jika benar pemerintah lakukan pelanggaran UU, maka Presiden Jokowi yang menyetujui langkah Yasonna bisa dimakzulkan.

"Kita lihat dulu. UU tak bisa dilanggar oleh siapapun, oleh presiden, oleh menteri, keputusan menteri di bawah UU. Kalau terjadi, bisa interpelasi, bisa di-impeachment. Kita lihat nanti," katanya. [ian/RMOL ]