Pengamat: Pemerintah Tidak Perlu Ikut Campur Apa yang Tersebar di Media Sosial

Pemerintah yang sibuk mengurus media sosial selain dianggap terlalu ikut mencampuri privasi umum juga terlalu berlebihan jika dianggap menakutkan.
Pun termasuk salah satu politisi PDIP yang menyebutkan bahwa informasi yang tengah beredar di masyarakat adalah hal biasa. Menurutnya itu hal yang dapat diselesaikan di antara mereka (di media sosial).
"Yang jelas info atau berita hoax itu bukan darurat. Itu hanya publik mengekspresikan. Biarkanlah publik pula yang menyelesaikannya," kata Effendi Simbolon, Sabtu (7/01/2017), di Cikini, Jakarta.
Menurut Effendi masih banyak yang perlu pemerintah perhatikan. Misalkan saja ia menyebut bahwa saat ini lembaga atau kementerian cukup banyak. Hal ini menurutnya berbeda dari negara-negara maju. Sebut saja Malaysia.
"Harus urus yang lain. Lihat saja Kementerian kita aja paling banyak di antara negara-negara lain. Dan tidak perlulah mengurus-urus hoax di publik," tambahnya.
Jikapun dianggap sebarkan berita bohong atau apapun, ia pun mengatakan jangan pemerintah ikut-ikutan. Jikapun ingin demikian Kominfo mesti berkaca diri.
"Jika dikatakan bohong, fitnah, biarkan saja mereka yang mendadukan. Tidak perlu pemerintah ikut campur dan mengaturnya di media sosial. Justru kenapa Kominfo dahulu ajukan revisi? Ajukan revisi pun hanya satu Pasal saja. Itupun malah mengurangi hukuman yang tidak menjadi 5 tahun," tutupnya. (Robi/VI)